Masyarakat Nagan,
Ada satu daerah miskin di Bali yang bisa membuat survive masyarakat kabupaten tersebut. Dan akhirnya menjadi trensetter di dunia pemerintahan Indonesia. Jembrana, sebuah kabupaten miskin di Bali telah bisa menggratiskan biaya SPP sekolah dan juga biaya pengobatan gratis di dokter umum. Sungguh tak dapat dipercaya tapi mereka bisa. Sekarang banyak kabupaten lain yang berguru ke Jembrana dan bahkan menjadi asset mereka dalam mendapatkan pemasukan daerahnya.
Berikut kami kutip salah sat berita koran Jakarta, Republika :
Cukup banyak tersedia fasilitas pariwisata di Kabupaten Jembrana. Mulai dari hotel melati sampai hotel bintang tiga, restoran dan rumah makan yang layak dikunjungi. Tidak terpusat di satu tempat saja, tapi menyebar dari Gilimanuk di bagian barat Jembrana, sampai ke Pekutatan yang berada di ujung timur.
Selain pelancong, yang menginap di hotel-hotel itu kebanyakan adalah para pejabat dari berbagai daerah di Indonsia, sejak pejabat provinsi, kabupaten, kota, hingga anggota DPRD. Tapi, tidak sedikit pula wisatawan yang kebetulan lewat dan kemalaman sampai di Bali, lalu memutuskan menginap di darah itu.
Untuk mengangkat penghasilan dan pendapatan asli daerah dari sektor hotel dan restoran, Pemkab Jembrana tidak kehabisan akal. Meski miskin objek wisata alam, daerah terbarat di Pulau Bali itu membuat objek wisata baru, yakni goverment tourisme atau wisata pemerintahan. Objek wisata ini menyajikan informasi tentang kegiatan dan keberhasilan Pemkab Jembrana dalam melaksanakan otonomi daerah.
Tentu saja, market obyek wisata itu bukan masyarakat umum, tapi para pejabat yang ingin belajar atau melakukan studi banding tentang penerapan otonomi daerah di Kabupaten Jembrana. Kabupaten yang memiliki lima wilayah kecamatan dengan penduduk 263 jiwa itu dikenal sebagai daerah yang paling berhasil dalam melaksanakan otonomi darah.
Ada dua hal yang berhasil diterapkan Pemkab Jembrana, yakni membebaskan siswai SD sampai SMA dari uang SPP dan membebaskan masyarakat Jembrana dari biaya berobat ke dokter umum, melalui program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Sebagai daerah yang PAD-nya terkecil di Bali, program yang diterapkan oleh Pemkab Jembrana sejak lima tahun terakhir itu sangat fantastis.Namun, Bupati Jembrana, Prof Dr drg Winasa, menyebut programnya itu rasional. Menurutnya, otonomi daerah memang harus diterapkan dengan cara-cara rasional. Misalnya, ketika dia ditanya soal sumber dana untuk membebaskan para murid dari biaya SPP dan masyarakat dari biaya berobat, Winasa menyebutnya dengan efisiensi. Dia hanya berusaha membiayai pendidikan dan pengobatan itu dari dana yang telah dianggarkan, dengan menghilangkan kebocoran.
Selain pelancong, yang menginap di hotel-hotel itu kebanyakan adalah para pejabat dari berbagai daerah di Indonsia, sejak pejabat provinsi, kabupaten, kota, hingga anggota DPRD. Tapi, tidak sedikit pula wisatawan yang kebetulan lewat dan kemalaman sampai di Bali, lalu memutuskan menginap di darah itu.
Untuk mengangkat penghasilan dan pendapatan asli daerah dari sektor hotel dan restoran, Pemkab Jembrana tidak kehabisan akal. Meski miskin objek wisata alam, daerah terbarat di Pulau Bali itu membuat objek wisata baru, yakni goverment tourisme atau wisata pemerintahan. Objek wisata ini menyajikan informasi tentang kegiatan dan keberhasilan Pemkab Jembrana dalam melaksanakan otonomi daerah.
Tentu saja, market obyek wisata itu bukan masyarakat umum, tapi para pejabat yang ingin belajar atau melakukan studi banding tentang penerapan otonomi daerah di Kabupaten Jembrana. Kabupaten yang memiliki lima wilayah kecamatan dengan penduduk 263 jiwa itu dikenal sebagai daerah yang paling berhasil dalam melaksanakan otonomi darah.
Ada dua hal yang berhasil diterapkan Pemkab Jembrana, yakni membebaskan siswai SD sampai SMA dari uang SPP dan membebaskan masyarakat Jembrana dari biaya berobat ke dokter umum, melalui program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Sebagai daerah yang PAD-nya terkecil di Bali, program yang diterapkan oleh Pemkab Jembrana sejak lima tahun terakhir itu sangat fantastis.Namun, Bupati Jembrana, Prof Dr drg Winasa, menyebut programnya itu rasional. Menurutnya, otonomi daerah memang harus diterapkan dengan cara-cara rasional. Misalnya, ketika dia ditanya soal sumber dana untuk membebaskan para murid dari biaya SPP dan masyarakat dari biaya berobat, Winasa menyebutnya dengan efisiensi. Dia hanya berusaha membiayai pendidikan dan pengobatan itu dari dana yang telah dianggarkan, dengan menghilangkan kebocoran.
Kapan bisa seperti ini di Nagan Raya ya... Ayo dorong pemerintah dan DPRK untuk lebih pro aktif membantu masyarakat. Hingga apa yang diharapkan dapat terealisir. Bersihkan dulu birokrasi yang sudah karatan ini, baru itu bisa tercapai.
Ayoo benahi Nagan.....
Comments